{"id":6,"date":"2017-04-10T03:50:06","date_gmt":"2017-04-10T03:50:06","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/pa-waingapu\/index.php\/2017\/04\/10\/sejarah-pengadilan\/"},"modified":"2017-04-10T03:50:06","modified_gmt":"2017-04-10T03:50:06","slug":"sejarah-pengadilan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dev.pa-waingapu.go.id\/index.php\/2017\/04\/10\/sejarah-pengadilan\/","title":{"rendered":"Sejarah Pengadilan"},"content":{"rendered":"
\n

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Waingapu <\/span><\/b><\/p>\n

A. Dasar Hukum<\/span><\/b><\/p>\n

1. Periode Sebelum dimantapkan sebagai Peradilan Agama<\/span><\/b><\/p>\n

a. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<\/span><\/b><\/p>\n

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 adalah peraturan yang menjadi dasar hukum bagi dibentuknya Pengadilan Agama di Waingapu, sebagai realisasi dari pasal 1 ayat 2, 4 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.<\/span><\/p>\n

Peradilan Agama di Waingapu yang pernah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP. Nomor 45 Tahun 1957, di sini Kami uraikan sejarahnya dalam periode sebelum dimantapkan sebagai instansi Peradilan Agama.<\/span><\/p>\n

Sejarah Peradilan Agama di Waingapu erat hubungannya dengan datangnya Islam di Pulau Sumba dan sejarah Kota Waingapu itu sendiri. Islam datang di pulau Sumba dibawa oleh keluarga asal keturunan dari Raja Pontianak Kalimantan Barat yang dipimpin oleh seorang mubaligh bernama SYARIF ABDURRAHMAN bin ABU BAKAR Al-GADRI. Oleh sebab adanya kerjasama baik antara SYARIF ABDURRAHMAN dengan raja-raja di Sumba waktu itu, salah seorang raja Mbatakapidu bernama UMBU GAWA DAI LITIATA memberikan hadiah sebidang tanah seluas kota dan disitulah SYARIF ABDURRAHMAN AL-GADRI mendirikan Kota Waingapu pada tahun 1843 M.<\/span><\/p>\n

Sejak berdirinya Kota Waingapu sebagai Kota Islam, Peradilan Agama telah dilaksanakan sesuai dengan sifat dan keadaan masyarakat yang semakin mantap waktu itu. Peradilan di masa itu tergolong dalam periode Ahlil Hilli Wal Aqdi, peradilan mana dilaksanakan oleh orang-orang yang dipilih dan diangkat oleh masyarakat sebagai Qadhi\/Penghulu dan terpilihlah penghulu, dan terpilihlah SYARIF ABDURRAHMAN AL-GADRI.<\/span><\/p>\n

Perlu diketahui bahwa bangsa Belanda mulai menanamkan kekuasaannya di Pulau Sumba pada tahun 1966 M, dengan ditempatkannya seorang kontrolir bernama S.ROOS. Syarif meninggal dalam pengasingannya di Kupang pada tahun 1877 M. Karena siasat Belanda dalam rangka strateginya dan sekaligus membendung pengaruh Islam di Pulau Sumba.<\/span><\/p>\n

Jabatan Qodhi\/Penghulu ini berlangsung terus dan dijabat oleh Fam Al-Gadri. Pada tahun 1918 diangkatlah S.Utsman bin Muhammad Syurur Al-Gadri sebagai petugas penghulu Landraad yang pertama untuk daratan Sumba, bertempat di Waingapu dengan Besluit De Resident Van Timor En Onderhoorigheden di Kupang. Padanya mempunyai wewenang atas masalah perselisahan antara umat Islam yang berkenaan dengan Fasakh, Nikah, Talak, Ruju` dan Waris serta lain-lain sebagaimana wewenang Mahkamah Syar`iyah pada umumnya tugas penghulu Landraan tersebut dilaksanakannya sampai wafatnya pada tahun 1934. Pada tanggal 28 Januari 1935 diangkatlah SAYID MUHAMMAD BIN ISMAIL AL-GADRI sebagai Penghulu Landraad dengan Besluit Resident Ven Timor Et Ondernoorigheden (gaji pokok 10,25).<\/span><\/p>\n

Besluit diperbaharui pada tahun 1946 oleh Resident setelah Belanda berkuasa kembali di Indonesia Timur dan diperbaharui lagi oleh pemerintah Swapraja Lewa Kambera tahun 1950 setelah kedaulatan diserahkan Belanda kepada Pemerintah RI tahun 1949.<\/span><\/p>\n

<\/span>Fungsi penghulu Landraad berlangsung terus sampai keluarnya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan dan acara pengadilan-pengadilan Sipil sebagai konsekwensinya Peradilan di Waingapu merupakan bagian tersendiri dari Peradilan Swapraja, berangsur-angsur kelanjutannya diatur peraturan pemerintah (ayat 4).<\/span><\/p>\n

Keadaan Peradilan sebagi tersebut di atas, kami kelompokkan dalam periode sebelum dimantapkan sebagai instansi peradilan, oleh karena pengangkatan Penghulu Landraad oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut tanpa disertai tersedianya sarana dan fasilitas yang diperlukan sebuah instansi pada umumnya dan pengangkatan tersebut tidak lebih dari pada pengangkatan penghuluLandraad sebagai petugas saja.<\/span><\/p>\n

Pada tahun 1957 keluarlah PP. Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama\/Mahkamah Syar`iyah di luar Jawa dan Madura. Dalam daftar nama-nama tempat dimana akan dibentuk Pengadilan, terdapatlah Kota Waingapu pada urutan nomor ke 88 dan juga berdasarkan penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama\/Masyarakat di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Namun Pengadilan Agama Waingapu baru dapat dibentuk setelah 20 Tahun kemudian.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

b. Setelah    berlakunya   Undang-Undang    Nomor    1    Tahun     1974   tentang <\/span><\/b>Perkawinan<\/span><\/b><\/p>\n

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban PPN dan tata kerja Pengadilan Agama, terbentuknya Pengadilan Agama di Waingapu amat diharapkan masyarakat.<\/span><\/p>\n

Pada tanggal 18 April 1975 disaat Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya telah diundangkan, S. Umar Al-Gadri selaku pejabat KUA Kecamatan mengusulkan kepada Ispera Propinsi Jawa Timur agar mengaktifkan kembali Pengadilan Agama\/mahkamah Syar`iyah di Waingapu. Mengingat ketentuan tata hubungan kerja secara timbal balik antara Pengadilan Agama dan KUA\/PPN khususnya dan mengingat pula faktor geografis kota-kota di NTT berada di antara pulau-pulau yang kurang komunikatif, maka Pengadilan Agama di Waingapu perlu dibentuk.<\/span><\/p>\n

Adapaun penyelesaian kasus perkara yang termasuk lapangan tugas Pengadilan Agama di Waingapu pada tahun 1976, 6 (enam) buah perkara dapat ditangani oleh Pengadilan Agama Kupang yang telah terbentuk, sebagai kegiatan sidang keliling setelah ada kerjasama dengan KUA setempat.<\/span><\/p>\n

     <\/span><\/p>\n

<\/span>2. <\/b>Periode sesudah dimantapkan sebagai instansi Peradilan Agama<\/span><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/span><\/b>     a. <\/strong><\/i>Terbentuknya Pengadilan Agama di Waingapu<\/span><\/i><\/strong><\/p>\n

Tahun 1976 hingga tahun 1977 adalah suatu masa persiapan menuju terbentuknya instansi peradilan Agama di Waingapu. Untuk mewujudkan penyempurnaannya telah dilaksanakan pengusulan-pengusulan penambahan pegawai, pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional termasuk Hakim, Honorer dalam rangka pembentukan Pengadilan Agama di Waingapu.<\/span><\/p>\n

Perlu diketahui bahwa seluruh Pengadilan Agama di Nusa Tenggara dan Bali pada waktu itu berafilisasi ke cabang NTT Surabaya sebagai jalur vertikalnya. <\/span>Oleh karenanya arus komunikasi timbal bali Waingapu Surabaya boleh dikatakan lancar dan harmonis.<\/span><\/p>\n

Program cabang MIT Surabaya pada awal tahun 1978 adalah membentuk Pengadilan-Pengadilan Agama seluruh Nusa Tenggara dan Bali, termasuk Pengadilan Agama Waingapu.<\/span><\/p>\n

        b<\/strong><\/span>.<\/strong> Pengadilan Agama Waingapu Pasca Satu Atap (One roof system<\/i>)<\/span><\/b><\/p>\n

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang pokok kekuasaan kehakiman yang merupakan titik tolak dari lahirnya penyatuan atap empat lingkungan peradilan atau one roof system<\/i>, Pengadilan Agama terus menapaki peningkatan dan perbaikan baik dari sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana. Salah satu dampak yang signifkan oleh Pengadilan Agama Waingapu adalah pembangunan gedung kantor baru yang berlokasi di wilayah perkantoran pemerintah Sumba Timur di Jalan Soeharto pada tahun 2009. Gedung baru dengan dua lantai tersebut diresmikan secara seremonial oleh Ketua Mahkamah Agung DR. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH. Pada tahun 2010 di Pontianak Kalimantan Barat bersama dengan 56 gedung Pengadilan lainnya dari empat lingkungan peradilan. Berkenan hadir saat peresmian Tersebut Ketua Pengadilan Agama Waingapu Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, MH. dan Wakil Ketua Drs. Imam Rosyidin.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/span>B. <\/b>Wilayah Yurisdiksi<\/span><\/b><\/p>\n

<\/span><\/b>Pengadilan Agama Waingapu yang membawahi wilayah hukum Kabupaten <\/span>Sumba Timur dengan luas 7.000 km<\/span>2<\/span><\/sup> memlilki 22 Kecamatan dan 156 Desa\/Kelurahan. Pada umumnya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Waingapu didominasi oleh para pencari keadilan yang berasal dari wilayah sekitar Kota Waingapu. Hal ini dapat dipahami bahwa wilayah yang luas dan transportasi yang belum memadai menjadikan masalah tersendiri yang dihadapi, disamping penduduk muslim memang terkonsentrasi di Kecamatan Kota Waingapu. Meski Pengadilan Waingapu berusaha mensosialisasikan adanya proses beracara cuma-cuma (Prodeo) dan pelaksanaan sidang keliling, namun dua hal ini belum mampu meningkatkan jumlah perkara yang didaftar ke Pengadilan <\/span>Agama Waingapu.<\/span><\/p>\n

D. Perkembangan Wilayah dan Penduduk.<\/span><\/b><\/p>\n

Secara astronomis Kabupaten Sumba Timur terletak antara 119°45-120°52 Bujur Timur dan 9°16-10°20 Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografis Sumba Timur memiliki batas Utara deangan Selat Sumba, Selatan dengan Lautan Hindia, Timur dengan Laut Sabu dan barat dengan Kabupaten Sumba Tengah. Dengan Luas wilayah 700.050 Ha. Yang tersebar pada satu pulau Utama (Pulau Sumba) dan tiga pulau kecil yaitu Prai Salura, Mengkudu dan Nuha yang saat ini belum berpenghuni. Sekitar 40% luas Sumba Timur merupakan daerah yang berbukit-bukit terjal terutama di daerah Selatan lereng-lereng bukit, daerah itu merupakan daerah yang subur. Sementara daerah bagian utara berupa dataran yang berbatu dan kurang subur.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Waingapu A. Dasar Hukum 1. Periode Sebelum dimantapkan sebagai Peradilan Agama a. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-6","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-profil-pengadilan"],"rttpg_featured_image_url":null,"rttpg_author":{"display_name":"su_admin_pawgp","author_link":"https:\/\/dev.pa-waingapu.go.id\/index.php\/author\/su_admin_pawgp\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"Profil Pengadilan<\/a>","rttpg_excerpt":"Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Waingapu A. Dasar Hukum 1. Periode Sebelum dimantapkan sebagai Peradilan Agama a. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. […]","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dev.pa-waingapu.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dev.pa-waingapu.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dev.pa-waingapu.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dev.pa-waingapu.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dev.pa-waingapu.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dev.pa-waingapu.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dev.pa-waingapu.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dev.pa-waingapu.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dev.pa-waingapu.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}